Setiap pengangkutan memiliki hak lintas damai selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lalu lintas oleh kapal asing dianggap merugikan jika di laut teritorial negara tersebut melakukan kegiatan  bongkar muat mata uang, komoditas atau orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang karantina, imigrasi, kepabeanan, fiskal, atau sanitasi negara pantai.

(23/8) Maka dari itu Karantina Pertanian Kupang bergabung dalam patroli laut bersama CIQS dalam rangka meningkatkan sinergitas antar instansi dan meningkatkan keamanan teritorial di wilayah perbatasan RI - RDTL.

Bertempat disepanjang perairan Atapupu sampai dengan Perairan Motaain Kab. Belu ini diikuti oleh Karantina Pertanian Kupang, Bea Cukai Atambua, Posal Atapupu, Polair Atapupu, KKP Kelas III Kupang, BKIPM Atambua dan Imigrasi Kelas II TPI Atambua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya kegiatan ilegal fishing, ilegal trading, ilegal migran atau kegiatan ilegal lainnya di wilayah perairan Perbatasan RI-RDTL.

Pada Kesempatan tersebut, Subkoordinator Wasdak, Khaeruddin mengungkapkan bahwa kegiatan patroli laut bersama CIQS ini merupakan kolaborasi antar instansi sebagai upaya preventif terhadap indikasi-indikasi penyelundupan, kejahatan transnasional, dan kegiatan ilegal lainnya.

"Wilayah hukum perairan NKRI sangat luas meliputi semua aspek, karenanya diperlukan sinergi, kerjasama dari semua pihak mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masing masing pihak," ungkap Yulius Umbu selaku Kepala Karantina Pertanian Kupang.

Selama kegiatan berlangsung belum ditemukan hal-hal ataupun kegiatan yang terlarang di perairan Kab. Belu NTT. Sesuai rencana, patroli laut gabungan akan dilaksanakan hingga beberapa hari kedepan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat.

#PatuhKarantina
#KarantinaPertanianKupang