Kupang (01/07) Gugus Tugas PMK Provinsi NTT mengadakan rapat koordinasi terkait penanganan wabah PMK yang terus mengancam NTT. Beberapa kali usaha pemasukan media pembawa berupa hewan rentan PMK (HRP) maupun produknya (daging dan susu) dari daerah terpapar PMK dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya media pembawa ilegal dari daerah zona merah PMK tersebut, dapat menjadi faktor pemicu penularan PMK ke NTT yang berstatus zona hijau PMK.

Awal pembukaan rapat, Yulius Umbu Hunggar, Kepala Karantina Pertanian Kupang selaku Wakil Ketua II Gugus Tugas PMK Provinsi NTT memaparkan langkah-langkah pencegahan masuknya PMK di Provinsi NTT yang dilakukan bersama dengan Karantina Pertanian Ende. Diantaranya pengamanan di bandar udara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), operasi patuh terhadap alat angkut, serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PMK melalui media masa RRI, TVRI, spanduk, dan lain-lain. Selain itu pengawasan juga dilakukan di rumah potong hewan, dan kandang peternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan.

Karantina Pertanian Kupang juga secara rutin setiap pekan memberikan laporan terkait kegiatan pencegahan PMK yang diserahkan setiap hari senin kepada Gubernur NTT. PLT Sekretaris Daerah mewakili Pemerintah Provinsi NTT berterimakasih kepada Gugus Tugas PMK khususnya Pejabat Karantina Pertanian Kupang yang sudah melaksanakan pencegahan dengan baik.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh PLT Sekretaris Daerah, Yohana Lisapaly, menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Pertama, Gugus Tugas PMK Provinsi NTT memutuskan menambahkan instansi untuk memperkuat gugus tugas, salah satunya kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, sebagai Wakil Ketua gugus tugas. Kedua, merekomendasikan kepada Gubernur NTT untuk menginstruksikan setiap Walikota atau Bupati agar membentuk gugus tugas di wilayah masing-masing. Ketiga, membuat surat usulan ke kementerian pertanian untuk buffer stok vaksin PMK, obat-obatan dan vitamin hewan.

NTT sebagai perbatasan negara dengan Timor Leste juga penting menjalin koordinasi antar negara untuk pencegahan PMK. Kegiatan tersebut akan diadakan di PLBN Motaain dengan menghadirkan perwakilan pihak Timor Leste, sekaligus pengukuhan gugus tugas PMK Kabupaten Belu. Keseriusan langkah-langkah Gugus Tugas PMK ini diharapkan dapat tetap terus mempertahankan NTT terbebas dari PMK, sehingga dapat terus memasok ternak untuk kebutuhan Indonesia.